Indo Barometer Yakin Hasil Quick Count Mereka Sama dengan KPU

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari meyakini hasil quick count lembaga survei yang dimpimpinnya akan sama dengan hasil akhir penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPU Minta Kubu Jokowi dan Prabowo Tidak Saling Klaim Kemenangan

“Tunggu hasil KPU aja biar nanti hasil rekapitulasi KPU membuktikan mana yang benar. Kalau kami karena sudah sangat sering quick count, sangat yakin bahwa quick count kami akan sama dengan hasil akhir KPU,” kata Qodari pada Tempo saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis, 18 April 2019.

Hasil quick count Indo Barometer hingga hari ini tercatat untuk Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebesar 54,32 persen. Adapun Prabowo - Sandiaga sebesar 45,68 persen dengan total suara yang masuk 99,67 persen.

Sebelumya calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim unggul versi real count dan quick count internal BPN Prabowo - Sandiaga. Bahkan Prabowo menyebut angka 62 persen untuk kemenangannya.

Qodari mengatakan soal klaim kemenangan ini kerap terjadi. Ia mencontohkan saat Pilkada Jawa Barat yang baru lalu. Ada salah satu pasangan calon mengklaim menang, tapi begitu hasil rekapitulasi berjalan, terlihat yang benar adalah hasil KPU dan tak jauh beda dengan quick count.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Memang di Jawa Barat sangat terbantu dengan inisiatif pasangan Sudrajat dan Saihu yang mengakui kekalahan. Dimulai dari inisiatif PKS yang mengatakan kami mengaku bahwa hasil perhitungan kami kalah,” ujarnya.

Sedangkan kalau melihat dari konteks kasus pilpres saat ini, Qodari mengatakan ada indikasi bahwa calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno juga terlihat cenderung sudah menerima kekalahan yang terlihat dari hasil quick count. Hal tersebut telihat saat Sandiaga Uno tidak ikut tampil bersama Prabowo ketika Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di depan rumahnya, Jalan kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019.

Baca juga: Kubu Prabowo Klaim Unggul 55,4 Persen Versi Exit Poll Internal

“Dalam konteks pemilu kita harus mempunyai sikap siap menang, siap kalah. Jadi ya tunggu saja hasil realnya dari KPU,” ujarnya.

Secara UU proses penghitungan dari KPU dilakukan maksimal 35 hari setelah dilaksanakannya pemilu. KPU RI melakukan penghitungan suara secara manual dan dilakukan dengan terbuka yang dihadiri saksi dan pengawas. Proses penghitungan dimulai dari 18 April sampai 22 Mei 2019.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.